Mualem Minta Kepala Daerah Tak Menghilang saat Bencana: Jangan Cengeng
📰 Inti Pernyataan
Duniakreasi.id — Pemerintah Aceh, melalui Mualem, menyampaikan peringatan tegas kepada para kepala daerah — bupati dan wali kota — di wilayah terdampak banjir dan longsor, agar tidak lari dari tanggung jawab. Jika ada yang memilih “cengeng” atau mengundurkan diri karena tidak sanggup, ia meminta mereka legawa berhenti menjabat.
Menurut Mualem, saat masa darurat semacam ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah kepemimpinan nyata: hadir di lapangan, proaktif membantu, dan tidak banyak beralasan.
🌪️ Konteks: Darurat Banjir dan Longsor Aceh
- Sejak akhir November 2025, sejumlah provinsi di Sumatra — terutama Aceh — dilanda banjir bandang dan longsor. Dampaknya besar: rumah rusak, akses terputus, kampung terendam atau bahkan hilang, dan ribuan warga terdampak.
- Pemerintah Aceh telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 27 November 2025, agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
- Ribuan rumah rusak atau hilang, banyak wilayah kini sulit dijangkau — sehingga distribusi logistik, penyelamatan dan bantuan kemanusiaan mengalami tantangan besar.
Dalam situasi ini, kehadiran pemimpin lokal, koordinasi cepat, dan aksi nyata dianggap sangat krusial. Bukan sikap mundur atau menyerah sebelum bekerja nyata.
🎯 Poin-Poin Tegasan Mualem
- Jangan “cengeng” di tengah krisis
Mualem menegaskan bahwa jabatan publik berarti tanggung jawab — bukan tempat untuk mundur dari beban. “Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri.” - Proaktif dan Hadir di Lapangan
Kepala daerah diminta untuk berada di barisan depan, meninjau langsung, membantu evakuasi dan distribusi bantuan, memonitor kebutuhan warga — bukan hanya menunggu laporan atau menyalahkan kondisi. - Semua Level Pemerintahan Terlibat — Tidak Hanya Provinsi
Instruksi bukan hanya untuk bupati/wali kota. Camat, kepala desa (gampong), pejabat kecamatan, hingga perangkat pemerintahan bawah diajak aktif bersama masyarakat untuk penanganan darurat. - Keseriusan Penanggulangan — Bukan Sekadar Simpati
Mualem menekankan bahwa kebutuhan saat ini bukan sekadar ucapan duka atau simpati — tapi respon cepat: logistik, evakuasi, layanan kesehatan, air bersih, dan perbaikan infrastruktur mendesak.
🔎 Implikasi dari Pernyataan Ini
✅ Positif
- Mendorong akuntabilitas dan tanggung jawab pejabat — mengingat bencana ini dampaknya sangat luas.
- Mendorong mobilisasi cepat dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan — penting agar distribusi bantuan tidak terhambat.
- Meningkatkan kepercayaan publik bahwa pemerintah serius menangani bencana — jika diikuti dengan tindakan nyata.
⚠️ Risiko & Tantangan
- Bagi kepala daerah yang wilayahnya terpukul berat — bisa jadi beban emosional dan logistik besar; tekanan publik bisa membuat keputusan mundur terasa mudah.
- Jika suatu daerah benar-benar kekurangan sumber daya (personel, dana, akses), kritik kuat seperti ini bisa dianggap tidak realistis — perlu dukungan pusat.
- Potensi konflik politik: tekanan mundur bisa disalahartikan sebagai keputusasaan atau politisasi musibah.
🛡️ Kenapa Kritik Seperti Ini Penting di Saat Bencana
- Bencana besar sering menuntut respons cepat, kolaborasi, dan komitmen — bukan sikap pasif atau menunggu keadaan membaik.
- Ketidakhadiran pemimpin lokal bisa memperparah penderitaan masyarakat — akses bantuan tertunda, distribusi logistik macet, koordinasi buruk.
- Dengan penegasan seperti ini, diharapkan pemimpin daerah sadar bahwa “jabatan” bukan hanya hak, tapi amanah terhadap rakyat — terutama di saat krisis.
