UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,72 Juta, NasDem DKI Dorong Perluasan Jaminan Sosial
Duniakreasi.id — Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 5,72 juta per bulan. Kebijakan ini langsung memicu perhatian publik karena menyangkut kesejahteraan jutaan pekerja di ibu kota.
Kenaikan UMP tersebut mencapai 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap kebijakan ini mampu menjaga daya beli pekerja di tengah biaya hidup yang terus meningkat.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai kenaikan UMP belum cukup. Mereka mendorong kebijakan pendukung agar manfaatnya benar-benar dirasakan pekerja.
Proses Penetapan UMP Jakarta 2026
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP melalui Dewan Pengupahan. Forum ini melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Dalam prosesnya, setiap pihak menyampaikan usulan berbeda. Serikat pekerja meminta kenaikan signifikan. Sebaliknya, pengusaha mengusulkan angka yang lebih rendah. Karena itu, pemerintah memilih nilai tengah.
Selain mempertimbangkan inflasi, pemerintah juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.
NasDem DKI Sambut Kenaikan, Namun Ajukan Catatan
Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menyambut positif keputusan kenaikan UMP. Meski begitu, NasDem menilai kebijakan ini belum cukup untuk menjawab tantangan kesejahteraan pekerja.
Ketua Fraksi NasDem DKI, Ahmad Lukman Jupiter, menyatakan bahwa pekerja Jakarta masih menghadapi tekanan biaya hidup. Oleh sebab itu, kenaikan upah harus diikuti kebijakan pendukung.
Menurut Jupiter, pemerintah perlu memperluas jaminan sosial pekerja. Dengan perlindungan yang memadai, pekerja tidak hanya bergantung pada gaji bulanan.
Dorongan Perluasan Jaminan Sosial
NasDem menilai jaminan sosial memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi pekerja. Program ini mencakup perlindungan kesehatan, ketenagakerjaan, hingga jaminan hari tua.
Selain itu, jaminan sosial dapat membantu pekerja saat menghadapi risiko kerja. Oleh karena itu, NasDem meminta Pemprov DKI memperluas cakupan dan manfaat program tersebut.
Di sisi lain, NasDem juga menekankan pentingnya akses yang mudah. Pemerintah perlu memastikan pekerja informal dan rentan ikut terjangkau oleh sistem jaminan sosial.
Usulan Subsidi Pangan dan Transportasi
Selain jaminan sosial, NasDem mengajukan usulan tambahan. Salah satunya adalah subsidi bahan pokok.
Menurut Jupiter, harga pangan sering melonjak pada momen tertentu. Akibatnya, daya beli pekerja menurun meski upah naik. Karena itu, subsidi pangan dinilai penting sebagai penyangga ekonomi rumah tangga.
Sementara itu, NasDem juga meminta pemerintah menjaga tarif transportasi umum. Transportasi yang terjangkau akan menekan pengeluaran harian pekerja. Dengan begitu, kenaikan UMP dapat memberi dampak lebih luas.
Pandangan Dunia Usaha
Di sisi lain, dunia usaha menanggapi kebijakan ini secara hati-hati. Pengusaha menilai kenaikan UMP berpotensi meningkatkan biaya produksi.
Namun demikian, mereka memahami kebutuhan pekerja akan upah layak. Karena itu, pengusaha meminta pemerintah memberi dukungan tambahan.
Dukungan tersebut dapat berupa insentif fiskal atau kemudahan perizinan. Dengan langkah itu, perusahaan dapat bertahan tanpa mengurangi tenaga kerja.
Tanggapan Serikat Pekerja
Sementara itu, sebagian serikat pekerja masih menyampaikan keberatan. Mereka menilai UMP Jakarta belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak.
Serikat pekerja membandingkan UMP Jakarta dengan wilayah penyangga. Menurut mereka, selisih tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keadilan upah.
Meski demikian, serikat pekerja tetap mengapresiasi adanya kenaikan. Mereka berharap pemerintah terus membuka ruang dialog.
UMP sebagai Bagian dari Kebijakan Menyeluruh
Kenaikan UMP Jakarta 2026 menjadi langkah awal perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Namun, pemerintah perlu melengkapinya dengan pengawasan ketat.
Selain itu, pemerintah harus memastikan perusahaan mematuhi ketentuan UMP. Pengawasan yang kuat akan melindungi hak pekerja.
Di samping itu, dialog tripartit perlu terus berjalan. Dengan komunikasi yang baik, pemerintah dapat mencegah konflik hubungan industrial.
Kesimpulan
Penetapan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,72 juta membawa harapan baru bagi pekerja. Namun, kebijakan ini memerlukan dukungan kebijakan lain agar berdampak nyata.
Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong perluasan jaminan sosial, subsidi pangan, dan transportasi terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bergerak cepat.
Dengan kebijakan yang saling melengkapi, kenaikan UMP tidak sekadar menjadi angka. Sebaliknya, kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.