Dua Polisi Toraja Utara Ditahan Propam, Diduga Terima Setoran Rp13 Juta per Pekan dari Bandar Narkoba

duniakreasi.id – Dugaan keterlibatan aparat dalam jaringan peredaran narkoba kembali mencuat. Dua perwira polisi yang bertugas di wilayah Toraja Utara kini menjalani pemeriksaan intensif setelah muncul dugaan bahwa mereka menerima setoran rutin dari bandar narkoba.

Keduanya merupakan anggota aktif di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan saat ini ditempatkan dalam penahanan khusus oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan. Propam mengambil langkah cepat setelah penyidik menemukan indikasi aliran dana mencurigakan dari seorang bandar narkoba yang sebelumnya ditangkap aparat.

Kronologi Pengungkapan Kasus

Kasus ini bermula ketika jajaran Polres Tana Toraja menangkap seorang bandar narkoba berinisial ET alias O. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sabu seberat kurang lebih 100 gram.

Saat menjalani pemeriksaan, ET mengaku rutin menyetor sejumlah uang kepada dua oknum polisi di Toraja Utara. Ia menyebut setoran itu diberikan secara berkala sejak September 2025. Nilai uang yang diduga mengalir mencapai Rp13 juta per pekan.

Pengakuan tersebut langsung memicu penyelidikan internal. Propam Polda Sulawesi Selatan kemudian memanggil dua anggota yang disebut dalam pengakuan tersangka. Setelah pemeriksaan awal, Propam memutuskan menempatkan keduanya dalam penahanan khusus guna mempermudah proses klarifikasi dan pendalaman kasus.

Identitas Oknum yang Diperiksa

Dua anggota yang diperiksa tersebut masing-masing menjabat posisi strategis dalam penanganan kasus narkotika. Mereka adalah:

• AKP AE, Kepala Satuan Narkoba Polres Toraja Utara
• N, Kepala Unit Narkoba Polres Toraja Utara

Kedua perwira ini memiliki tanggung jawab langsung dalam penindakan dan pengawasan kasus narkotika di wilayahnya. Karena itu, dugaan keterlibatan mereka memicu perhatian serius dari pimpinan kepolisian daerah.

Sikap Tegas Kapolres

Kapolres Toraja Utara, Stephanus Luckyto Andry Wicaksono, menegaskan bahwa institusinya tidak akan melindungi anggota yang terbukti melanggar hukum atau kode etik. Ia menyampaikan bahwa proses pemeriksaan berjalan secara transparan dan profesional.

Kapolres juga menjelaskan bahwa hingga saat ini kedua anggota masih berstatus terperiksa dalam ranah pelanggaran kode etik. Penyidik Propam terus mengumpulkan bukti untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam kasus tersebut.

Ia menekankan bahwa seluruh personel harus menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama.

Dugaan Pola Setoran Rutin

Informasi awal menunjukkan bahwa aliran dana tidak terjadi sekali saja. Bandar narkoba diduga memberikan setoran secara rutin setiap minggu. Jika pola tersebut benar, maka praktik ini berpotensi berlangsung cukup lama sebelum akhirnya terungkap.

Penyidik kini menelusuri mekanisme pemberian uang tersebut, termasuk metode transfer atau penyerahan tunai, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Propam juga memeriksa dokumen dan komunikasi yang berkaitan dengan dugaan transaksi tersebut.

Langkah ini penting untuk memastikan apakah kedua oknum bertindak sendiri atau ada jaringan lebih luas yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang tersebut.

Komitmen Propam Polda Sulsel

Kepala Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan, Zulham Effendy, menyatakan pihaknya akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Ia menegaskan bahwa Propam tidak akan mentolerir anggota yang mencederai integritas institusi, terlebih dalam kasus narkotika yang menjadi prioritas nasional.

Zulham memastikan timnya bekerja secara objektif dan profesional. Ia juga membuka kemungkinan pemeriksaan lanjutan jika ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran pidana maupun kode etik berat.

Menurutnya, tindakan tegas menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa kompromi.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam memberantas peredaran narkoba. Ketika muncul dugaan keterlibatan oknum dalam praktik ilegal, publik tentu mempertanyakan efektivitas pengawasan internal.

Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Transparansi menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan yang mungkin terganggu akibat kasus ini.

Para pengamat hukum menilai langkah cepat Propam menahan dan memeriksa oknum tersebut sudah tepat. Tindakan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal tetap berjalan.

Tantangan Penegakan Hukum di Daerah

Wilayah Toraja Utara dan sekitarnya memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan peredaran narkoba. Jalur distribusi narkotika sering memanfaatkan kondisi geografis dan jaringan lokal.

Karena itu, aparat yang bertugas di lapangan harus memiliki integritas tinggi. Ketika ada oknum yang diduga menyalahgunakan jabatan, upaya pemberantasan narkoba dapat terganggu.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya sistem pengawasan internal yang ketat serta evaluasi rutin terhadap kinerja anggota, khususnya yang menangani perkara sensitif seperti narkotika.

Proses Hukum Berjalan

Saat ini Propam masih mendalami seluruh keterangan dan bukti. Penyidik akan menentukan apakah dugaan tersebut hanya masuk ranah pelanggaran etik atau berkembang menjadi perkara pidana.

Jika penyidik menemukan bukti kuat terkait penerimaan suap atau perlindungan terhadap bandar narkoba, kedua oknum dapat menghadapi sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat dan proses hukum pidana.

Pimpinan kepolisian daerah berjanji mengawal kasus ini hingga selesai. Mereka menekankan bahwa institusi tidak akan ragu menindak tegas anggota yang terbukti bersalah.

Penutup

Kasus dugaan setoran Rp13 juta per pekan dari bandar narkoba kepada dua polisi di Toraja Utara menjadi ujian serius bagi integritas aparat penegak hukum. Propam Polda Sulawesi Selatan telah mengambil langkah cepat dengan menahan dan memeriksa keduanya.

Publik kini menunggu hasil penyelidikan resmi. Kepolisian berkomitmen menjaga transparansi dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Langkah tegas ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi peringatan keras bagi anggota lain agar tidak menyalahgunakan kewenangan.