Analisis Militer: Upaya AS Caplok Greenland Bisa Menghancurkan Solidaritas NATO
Duniakreasi.id — MOSKOW — Ketegangan geopolitik kembali meningkat setelah seorang pakar militer menilai rencana Amerika Serikat untuk menguasai Greenland dapat mengguncang NATO dari dalam. Mats Nilsson, analis senior keamanan Eropa, menyebut langkah itu berpotensi merusak kepercayaan antarsekutu.
Menurut Nilsson, persoalan ini bukan sekadar isu teritorial. Masalah tersebut menyentuh inti solidaritas aliansi, hukum internasional, dan hak kedaulatan negara.
“Jika Amerika Serikat bertindak sepihak, NATO bisa kehilangan fondasi kepercayaannya,” ujar Nilsson dalam wawancara terbaru.
Posisi Strategis Greenland
Greenland memegang peran penting dalam pertahanan Atlantik Utara. Letaknya berada di antara Amerika Utara dan Eropa. Posisi ini membuat wilayah tersebut menjadi titik vital pengawasan udara dan laut.
Sejak era Perang Dingin, Amerika Serikat memanfaatkan Pangkalan Udara Thule untuk operasi strategis. Namun, semua aktivitas itu berlangsung melalui kerja sama resmi dengan Denmark.
Ketegangan muncul setelah Presiden AS menyatakan minat untuk “memiliki” Greenland. Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari Kopenhagen dan sekutu Eropa.
Pemerintah Denmark menegaskan bahwa Greenland bukan komoditas politik. Setiap perubahan status harus melalui proses hukum yang sah.
Ancaman terhadap Solidaritas NATO
Nilsson menilai tindakan sepihak dapat merusak prinsip dasar NATO. Aliansi ini berdiri atas komitmen pertahanan kolektif dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Jika satu anggota melanggar prinsip itu, negara lain akan meragukan komitmen bersama.
“NATO bukan hanya aliansi militer. NATO adalah kontrak politik,” tegas Nilsson.
Ia menambahkan, sekutu kecil akan merasa tidak aman jika negara besar mengabaikan aturan.
Masalah Hukum Internasional
Para ahli hukum menekankan pentingnya persetujuan Denmark dan rakyat Greenland. Hukum internasional melarang perubahan kedaulatan tanpa persetujuan resmi.
Greenland memiliki pemerintahan otonom. Penduduk setempat berhak menentukan masa depan mereka.
Jika Amerika Serikat mengabaikan proses ini, dunia akan melihat preseden berbahaya. Negara lain bisa meniru pola serupa di wilayah sengketa.
Langkah Tegas Denmark
Denmark merespons cepat isu ini. Pemerintah meningkatkan kehadiran militer di wilayah Arktik.
Kopenhagen juga memperkuat kerja sama dengan NATO. Tujuannya jelas: menjaga stabilitas dan mencegah tekanan sepihak.
Langkah ini mencakup latihan militer bersama dan peningkatan pengawasan wilayah udara.
Pemerintah Denmark menegaskan bahwa keamanan Greenland adalah kepentingan kolektif.
Respons NATO dan Sekutu
NATO menegaskan kembali pentingnya dialog. Aliansi menolak pendekatan koersif dalam menyelesaikan sengketa.
Beberapa negara anggota menyatakan kekhawatiran. Mereka menilai isu ini dapat memecah fokus NATO dari ancaman eksternal.
Sekutu Eropa meminta Washington menahan diri. Mereka mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi.
Pandangan dari Rusia
Rusia ikut menanggapi krisis ini. Moskow menyebut narasi ancaman Greenland sebagai alasan untuk memperluas kehadiran NATO di Arktik.
Pemerintah Rusia menilai isu ini sarat kepentingan geopolitik. Mereka memperingatkan potensi eskalasi di kawasan utara.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa krisis ini telah meluas ke level global.
Implikasi Jangka Panjang
Analis menilai isu Greenland dapat menjadi ujian besar bagi NATO. Jika konflik ini tidak tertangani dengan baik, kepercayaan antarsekutu bisa terkikis.
NATO selama ini bertahan karena disiplin kolektif. Pelanggaran prinsip dasar dapat membuka celah perpecahan.
Nilsson menegaskan bahwa stabilitas aliansi bergantung pada konsistensi aturan.
“Tanpa aturan yang dihormati bersama, NATO hanya tinggal simbol,” ujarnya.
Kesimpulan
Rencana pencaplokan Greenland menimbulkan risiko serius bagi masa depan NATO. Masalah ini bukan soal wilayah semata, tetapi soal prinsip.
Denmark, NATO, dan sekutu kini menghadapi ujian penting. Mereka harus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen kolektif.
Jika diplomasi gagal, dampaknya bisa bersifat permanen bagi tatanan keamanan Barat.