China Kesal Dijadikan Dalih Trump untuk Mencaplok Greenland
Duniakreasi.id — Ketegangan antara Amerika Serikat dan Pemerintah China kembali meningkat pekan ini setelah komentar Presiden AS, Donald Trump, mengenai ambisinya untuk menguasai Greenland, wilayah otonom terbesar di dunia yang berada di bawah Kerajaan Denmark. Manila Tiongkok menyatakan keberatan keras setelah Trump mengait-ngaitkan aktivitas China sebagai salah satu alasan utama bagi Washington untuk mengambil alih kendali atas wilayah itu. Pernyataan Beijing ini menandai eskalasi dalam hubungan diplomatik antara kedua kekuatan besar dunia, serta menimbulkan kekhawatiran lebih luas di arena geopolitik Arktik.
Trump dan Ambisinya di Greenland: Geopolitik atau Identitas Strategis?
Pekan lalu, Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan dunia internasional. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat “harus” mengambil alih Greenland dari Denmark, mengklaim bahwa negara lain — khususnya Rusia dan China — nantinya bisa memanfaatkan wilayah strategis ini apabila Washington tidak bertindak cepat. Menurut Trump, kepemilikan atas wilayah tersebut bukan hanya soal lokasi geografis, tetapi juga strategi pertahanan yang penting bagi keamanan nasional AS.
Trump menegaskan bahwa jika tidak ada aksi nyata dari AS, kekuatan lain seperti China dan Rusia mungkin membentuk kehadiran militer atau ekonomi yang signifikan di kawasan itu. Pernyataan semacam ini memicu perdebatan tajam di panggung internasional. Sementara beberapa analis melihatnya sebagai strategi mempertahankan dominasi di lingkup geopolitik global, banyak pemimpin dunia menilai itu sebagai contoh unilateralisme dan tindakan yang melampaui norma hubungan internasional.
Greenland sendiri secara politik merupakan wilayah otonom di bawah Denmark, namun memiliki peran vital secara strategis karena letaknya di Arktik — kawasan yang kaya sumber daya dan makin diperebutkan seiring dengan perubahan iklim yang membuka rute laut baru serta potensi energi dan mineral. Greenland juga merupakan wilayah yang secara historis dekat kerja sama pertahanan dengan AS melalui perjanjian militer Cold War yang memungkinkan kehadiran pasukan Amerika di sana.
Reaksi China: Tak Setuju Jadi Alasan Trump
Menanggapi klaim tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyampaikan kecaman tegas terhadap narasi yang dilontarkan Trump. Mao menyatakan bahwa China menolak keras dijadikan “dalih” atau alasan oleh Washington dalam upaya memperluas pengaruhnya ke Greenland. Ia menegaskan bahwa Beijing tidak mendukung penggunaan negara lain sebagai justifikasi untuk kepentingan unilateral suatu negara.
Menurut Mao, pemerintah China sudah lama menyatakan bahwa aktivitasnya di kawasan Arktik bertujuan mendorong perdamaian, stabilitas, dan pembangunan yang berkelanjutan, serta sepenuhnya mematuhi hukum internasional. China juga ingin menegaskan bahwa semua negara yang ingin terlibat dalam aktivitas Arktik harus menghormati hukum dan hak kebersamaan komunitas internasional, bukan menjadi alat pembenaran untuk agenda geopolitik tertentu.
Dalam pernyataannya, Mao juga menekankan bahwa Arktik bukan hanya sebuah wilayah strategis yang harus diperebutkan satu negara, tetapi merupakan kawasan yang kepentingannya bersifat multilateral dan menyentuh kepentingan semua negara di dunia. Dengan demikian, China menilai bahwa setiap langkah agresif terhadap wilayah itu harus dihindari demi menjaga stabilitas global dan kerja sama internasional.
Respons Denmark dan Pemimpin Greenland
Selain kritik China, pernyataan Trump juga mendapat reaksi kuat dari pejabat Denmark dan Greenland. Kepemimpinan kedua wilayah ini menegaskan bahwa masa depan Greenland bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh kekuatan besar luar. Para pemimpin Greenland menekankan bahwa wilayah tersebut memiliki identitas politik sendiri dan keputusan soal masa depan geopolitiknya berada di tangan rakyat Greenland serta Denmark, bukan pihak luar yang ingin mengambil alih dengan alasan keamanan strategis.
Perdana Menteri Denmark, bersama dengan pemimpin partai di parlemen Greenland, menyampaikan bahwa mereka menolak keras narasi bahwa Rusia atau China akan “mengambil alih” wilayah ini. Klaim semacam itu disebut sebagai spekulatif dan tidak didukung oleh fakta konkret, sehingga tidak bisa dijadikan alasan yang sah untuk merombak tatanan geopolitik yang selama ini dijalankan berdasarkan hukum internasional.
Ketegangan Diplomatik Meninggi
Situasi ini tidak hanya menghasilkan kritik dari China dan Eropa, tetapi juga membuka pertanyaan mengenai masa depan hubungan transatlantik AS dengan sekutu utamanya. Banyak analis menilai bahwa retorika Trump yang mempertimbangkan penggunaan bahkan opsi militer untuk “mengambil” Greenland berpotensi mengguncang posisi Amerika Serikat sebagai mitra diplomatik yang dapat dipercaya terutama di bawah payung NATO.
Kritik dari sekutu Eropa menunjukkan bahwa jika AS benar-benar menerapkan retorika tersebut menjadi tindakan nyata, misalnya pendekatan agresif terhadap wilayah yang secara politis terikat dengan Denmark dan NATO, konsekuensinya bisa jauh lebih besar daripada sekadar hubungan bilateral. Beberapa pemimpin Eropa bahkan memperingatkan bahwa tindakan semacam itu bisa mengancam persatuan aliansi militer Atlantik Utara itu sendiri.
Peran Internasional dan Masa Depan Arktik
Perdebatan ini juga memusatkan perhatian pada masa depan kawasan Arktik yang semakin penting secara geopolitik. Selain AS, China, dan Rusia, banyak negara lain yang menaruh minat pada wilayah ini karena potensi sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral langka, dan jalur pelayaran yang semakin dapat diakses setelah pencairan es di kutub utara. Isu ini menyentuh tidak hanya kompetisi kekuatan besar, tetapi juga hukum internasional, hak kedaulatan lokal, dan masalah lingkungan.
China sendiri sejak 2018 telah menyatakan diri sebagai “negara dekat Arktik” dan membangun beberapa hubungan ekonomi di wilayah tersebut, termasuk proyek jalur sutra polar sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road globalnya. Beijing menegaskan bahwa semua aktivitasnya di kawasan itu dilakukan sesuai hukum internasional dan bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Denmark dan Greenland terus menegaskan posisi mereka dalam percaturan geopolitik ini melalui jalur hukum internasional, kerja sama pertahanan, serta hubungan multilateral yang dijalankan secara transparan dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat dalam kapasitas aliansi dan kerjasama bilateral yang menghormati kedaulatan wilayah.
Kesimpulan: Diplomasi Global di Ujung Arktik
Kasus ini menggambarkan bagaimana isu geopolitik dan strategi nasional dapat berbenturan dalam sebuah wilayah yang secara historis tidak diperebutkan. Pernyataan Presiden Trump yang menyatakan ambisi untuk mendapatkan kontrol atas Greenland bukan hanya menjadi pusat perhatian media internasional, tetapi juga memicu reaksi tegas dari negara seperti China, Denmark, dan para pemimpin Greenland sendiri.
Seiring dengan diskusi lanjutan di meja diplomasi antara Washington, Beijing, dan Kopenhagen, serta perdebatan yang lebih luas di lingkup komunitas internasional, dinamika ke depan akan terus dipantau oleh para pemimpin dunia dan analis politik global. Peristiwa ini menyoroti pentingnya hukum internasional, penghormatan terhadap kedaulatan, dan kebutuhan akan strategi diplomatik multilateral dalam menjaga stabilitas kawasan Arktik yang semakin strategis.
