Konflik Memuncak: Perang Thailand – Kamboja Meluas ke 5 Provinsi, Ribuan Warga Sipil Mengungsi
duniakreasi.id – Konflik Thailand Kamboja 2025 Meluas, Perang antara Thailand dan Kamboja memasuki fase paling serius dalam beberapa tahun terakhir. Bentrokan yang terjadi sejak awal Desember 2025 kini telah menyebar ke lima provinsi perbatasan di kedua negara, memaksa ratusan ribu warga sipil mengungsi demi keselamatan.
Peningkatan kekerasan ini mengguncang stabilitas kawasan dan memantik kekhawatiran internasional terhadap krisis kemanusiaan yang kian memburuk.
Konflik Melebar: 5 Provinsi Terkena Dampak
Bentrokan antara militer Thailand dan Kamboja kini terjadi di setidaknya lima provinsi perbatasan, baik di wilayah Thailand maupun Kamboja.
Pihak berwenang Thailand menyatakan bahwa mereka mengerahkan pasukan ke zona perbatasan dan melakukan serangan militer terhadap apa yang mereka klaim sebagai sasaran militer Kamboja — termasuk operasi udara dan artileri.
Sementara itu, pemerintah Kamboja menuduh Thailand melakukan serangan tanpa pandang bulu terhadap area sipil dan kawasan perbatasan yang padat penduduk. Mereka menyebut tindakan tersebut melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati.
Dengan cepat, kekerasan itu merembet ke sejumlah provinsi yang berbatasan langsung — memicu pengungsian massal dan menimbulkan kerusakan infrastruktur serta rumah-rumah penduduk.
Ribuan Warga Mengungsi Demi Keselamatan
Sejak bentrokan meletus, otoritas Thailand melaporkan bahwa lebih dari 400.000 warga telah dipindahkan ke tempat penampungan sementara untuk menghindari serangan.
Di pihak Kamboja, setidaknya 101.229 orang telah dievakuasi ke zona aman, termasuk ke rumah kerabat atau tempat penampungan darurat, di lima provinsi terdampak.
Evakuasi massal ini melibatkan bayi, anak-anak, lansia, serta warga rentan, yang kini mengungsi jauh dari rumah mereka.
Akibat situasi mendesak ini, banyak sekolah dan fasilitas publik di zona perbatasan terpaksa ditutup sementara. Operasi pendidikan di sejumlah wilayah pun terganggu.
Seorang warga Thailand di provinsi perbatasan mengatakan bahwa dia dan keluarganya harus mengungsi mendadak setelah mendengar ledakan dan suara serangan artileri. “Kami takut rumah kami terkena dampak. Kami hanya bisa membawa barang seadanya dan lari ke tempat aman,” ujarnya kepada media lokal.
Korban Sipil dan Militer: Angka Terus Bertambah
Sejak konflik kembali meletus pada awal pekan ini, pemerintah Kamboja melaporkan bahwa tujuh warga sipil tewas akibat serangan artileri dan tembakan militer Thailand. Selain itu, 20 orang dilaporkan luka-luka.
Sementara itu, media internasional melaporkan bahwa bentrokan mengakibatkan setidaknya satu tentara Thailand tewas, dan sejumlah tentara lainnya luka dalam kontak senjata dengan pasukan Kamboja.
Situasi menjadi semakin genting setelah adanya laporan penggunaan senjata berat — termasuk jet tempur dan artileri — di beberapa titik perbatasan.
Kematian warga sipil dan kerusakan infrastruktur — rumah, sekolah, fasilitas kesehatan — membuat krisis ini berubah menjadi bencana kemanusiaan. Banyak pengungsi kini hidup dalam kondisi darurat, tanpa kepastian kapan mereka bisa kembali ke rumah.
Tuduhan Timbal Balik: Siapa yang Mulai Serangan?
Pemerintah Kamboja langsung menuduh Thailand memicu keganasan terbaru dengan melakukan serangan mendadak pada hari Senin (8/12) pagi. Menurut mereka, pasukan Thailand melancarkan tembakan ke posisi Kamboja tanpa provokasi sebelumnya.
Namun pejabat Thailand membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bahwa serangan muncul sebagai respons atas aktivitas militer dan mobilisasi pasukan dari pihak Kamboja di area perbatasan sensitif — termasuk klaim adanya penempatan senjata berat.
Situasi ini menunjukkan betapa tegangnya hubungan antara kedua negara; masing-masing pihak menolak kesalahan dan saling menyalahkan atas pecahnya konflik.
Dampak Luas: Krisis Kemanusiaan & Disrupsi Sosial
Konflik tersebut telah memicu pengungsian massal yang memengaruhi ratusan ribu warga di kedua negara. Banyak penduduk kehilangan rumah dan mata pencaharian. Anak-anak terpaksa cuti sekolah karena institusi pendidikan ditutup.
Di banyak tempat penampungan, kondisi hidup sangat sulit. Warga tinggal di tenda darurat, dengan akses terbatas ke air bersih, makanan, dan layanan kesehatan. Beberapa keluarga mengungsi ke rumah kerabat di daerah lebih aman, sementara lainnya tinggal di pusat pengungsian yang padat.
Ekonomi lokal juga terpukul. Aktivitas perdagangan, pertanian, dan transportasi di provinsi perbatasan terhenti. Banyak pekerja migran kembali ke kampung halaman untuk menghindari bahaya. Tuhan-tentang keamanan turut menghambat aliran barang dan jasa antar wilayah.
Di sisi lingkungan sosial, ketakutan dan trauma menyelimuti warga yang terdampak — terutama mereka yang kehilangan anggota keluarga atau rumah. Konflik ini kemungkinan akan mempengaruhi stabilitas kawasan jangka panjang.
Reaksi Internasional dan Potensi Eskalasi
Media internasional melaporkan bahwa jumlah pengungsi sudah melampaui 500.000 orang di kedua negara sejak konflik merebak.
Pengamat regional menilai bahwa bentrokan ini berisiko memicu krisis kemanusiaan skala besar. Mereka menyerukan dihentikannya pertikaian agar warga sipil tidak terus menjadi korban.
Sementara itu, sebagian pihak internasional meminta kedua negara merespons dengan cara diplomasi, bukan kekerasan. Namun hingga sekarang, pemerintah Thailand menyatakan tetap mempertahankan operasi militer demi menjaga kedaulatan.
Kamboja, dalam pernyataannya, mengecam tindakan militer Thailand sebagai pelanggaran serius terhadap norma internasional dan gencatan senjata. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas korban sipil dan kerugian materiil.
Jalan ke Depan: Butuh Solusi Cepat dan Aksi Kemanusiaan
Konflik yang terus melebar dan situasi kemanusiaan yang kritis mendesak agar komunitas internasional — termasuk organisasi kemanusiaan dan negara tetangga — turun tangan.
Kedua negara perlu segera mengamankan jalur kemanusiaan agar pengungsi bisa mendapat bantuan, serta memfasilitasi dialog guna meredam ketegangan. Tanpa itu, warga sipil akan terus menderita.
Pemerintah Thailand dan Kamboja juga harus membuka akses bagi media dan lembaga kemanusiaan — agar kondisi sebenarnya bisa terpantau dan korban dapat tertolong. Transparansi sangat penting dalam situasi seperti ini.
