Gubernur Aceh Telusuri Isu 80 Ton Bantuan Hilang, Pemkab Bener Meriah Beri Penjelasan Terbuka
Duniakreasi.id — Isu hilangnya 80 ton bantuan logistik di Kabupaten Bener Meriah menimbulkan perhatian besar di Aceh. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menerima laporan awal mengenai dugaan tersebut dan langsung meminta penelusuran lebih lanjut. Informasi ini menyebar cepat di media sosial dan ruang publik, sehingga masyarakat menunggu kejelasan mengenai alur distribusi bantuan yang masuk ke wilayah terdampak bencana.
Pernyataan gubernur membuat pemerintah daerah, relawan, dan aparat keamanan segera melakukan pengecekan di lapangan. Mereka berupaya memastikan apakah bantuan benar-benar hilang atau hanya belum terdistribusi karena kendala teknis. Penjelasan resmi sangat penting karena masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah baru saja mengalami banjir dan longsor yang merusak fasilitas umum serta jalur transportasi.
Gubernur Minta Verifikasi Lapangan
Setelah menerima laporan, Gubernur Aceh langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk mengecek kondisi di lapangan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin membuat kesimpulan sebelum melihat data faktual. Menurutnya, bantuan untuk korban bencana harus bergerak cepat dan tepat sasaran, sehingga setiap informasi mengenai hambatan distribusi wajib ditangani secara serius.
Mualem juga meminta TNI dan Polri untuk ikut memberi dukungan dalam proses verifikasi. Ia menilai aparat memiliki kemampuan logistik dan akses lapangan yang lebih kuat, terutama di daerah yang sulit dijangkau akibat kerusakan jalan. Dengan dukungan tersebut, pemerintah provinsi berharap dapat memperoleh laporan komprehensif mengenai alur bantuan yang dikirim dari berbagai lembaga, komunitas, dan pemerintah pusat.
Gubernur juga mengingatkan bahwa laporan mengenai bantuan hilang tidak boleh berhenti pada isu. Pemerintah harus memastikan akurasi data agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menilai bahwa keterbukaan informasi akan membantu publik memahami perkembangan penanganan bencana dengan lebih objektif.
Pemkab Bener Meriah Jelaskan Alur Logistik
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memberikan klarifikasi setelah isu bantuan hilang mencuat. Kepala posko data dan informasi penanganan bencana, Ilham Abdi, menjelaskan bahwa seluruh bantuan yang masuk melalui Bandara Rembele tercatat dengan sistem administrasi yang jelas. Tim posko mencatat setiap barang yang datang, mendata jenis logistik, serta mengikuti SOP sebelum mengirimkannya ke gudang utama.
Menurut Ilham, TNI AU tetap mengawal proses pemindahan logistik dari pesawat ke gudang. Petugas kemudian menata kembali bantuan tersebut sebelum melepasnya ke kecamatan, desa, atau titik pengungsian. Ia menilai bahwa proses pencatatan berlangsung terbuka dan dapat ditelusuri kapan saja.
Pemkab juga menegaskan bahwa mereka tidak menemukan indikasi bantuan hilang dari gudang. Setiap barang memiliki catatan masuk dan keluar, termasuk daftar lembaga yang menyerahkan bantuan. Pemerintah daerah bahkan membuka ruang bagi tim provinsi, kepolisian, maupun relawan untuk memeriksa gudang logistik kapan saja.
Kondisi Bener Meriah Menghambat Distribusi Darat
Meski administrasi logistik berjalan rapi, distribusi ke lapangan tidak selalu berjalan lancar. Bencana banjir dan longsor membuat beberapa jalur utama terputus. Kondisi tersebut memaksa pemerintah mengalihkan pengiriman melalui udara agar bantuan dapat menjangkau wilayah yang masih terisolasi.
Di sejumlah titik, tanah longsor menutup badan jalan hingga berhari-hari. Pemerintah daerah sudah mengerahkan alat berat, tetapi cuaca buruk membuat proses pembersihan jalan berlangsung lambat. Akibatnya, tim distribusi tidak bisa mengirimkan bantuan sekali jalan. Mereka harus mengulang rute melalui jalur alternatif yang lebih jauh dan berbatu.
Hambatan ini memunculkan kesan bahwa bantuan “tidak sampai” atau “terlambat”, padahal sebagian logistik masih menumpuk di titik transit menunggu akses terbuka. Relawan yang bertugas di desa-desa rawan longsor juga mengaku kesulitan menembus daerah ketinggian karena medan yang licin dan tidak stabil.
Masyarakat Mendesak Transparansi
Isu bantuan hilang memicu desakan dari berbagai kelompok masyarakat. Sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk GMNI Aceh Tengah, menuntut pemerintah menjelaskan secara terbuka kronologi distribusi bantuan. Mereka menilai transparansi akan mencegah munculnya kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan rakyat.
Para mahasiswa juga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten mengumumkan daftar bantuan secara berkala. Menurut mereka, publik berhak mengetahui berapa banyak bantuan yang masuk, siapa yang mengirim, dan bagaimana proses pendistribusiannya. Selain itu, mereka menilai bahwa keterbukaan dapat memperkecil potensi penyimpangan di tengah situasi darurat.
Beberapa tokoh masyarakat juga menyerukan perlunya koordinasi lebih ketat antara posko kabupaten, relawan independen, dan aparat keamanan. Mereka berharap tidak ada tumpang tindih informasi mengenai data bantuan yang menimbulkan kesalahan persepsi di kalangan warga.
Relawan Lapangan Ceritakan Tantangan di Medan Bencana
Relawan yang bertugas di lapangan menggambarkan kondisi yang lebih rinci. Mereka menemukan banyak warga yang belum menerima bantuan karena pemukiman mereka berada di area lembah terjal. Sebagian desa tidak bisa diakses kendaraan roda empat sehingga tim harus membawa logistik menggunakan sepeda motor bahkan berjalan kaki.
Cuaca ekstrem juga mempersulit perjalanan. Hujan deras hampir turun setiap hari, dan beberapa jalur pegunungan berubah menjadi lumpur. Tim medis dan logistik sering kali harus berhenti di tengah jalan karena jarak pandang rendah dan risiko longsor susulan.
Relawan juga harus mengatur penyaluran bantuan secara prioritas. Mereka mendahulukan warga yang kehilangan rumah, kelompok lansia, dan keluarga dengan anak kecil. Tantangan tersebut membuat bantuan yang masuk ke kabupaten tidak langsung bergerak ke semua titik, sehingga publik menerima kesan bahwa logistik menumpuk atau tidak terdistribusi.
Upaya Perbaikan Sistem Distribusi
Kondisi lapangan yang kompleks mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antarlembaga. Pemprov Aceh mengajak BPBD, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan besar untuk menyusun rute distribusi baru. Mereka juga mulai membuat pos distribusi tambahan agar logistik tidak menumpuk di satu lokasi.
Pemerintah provinsi berencana menerapkan sistem pelaporan real-time melalui aplikasi sederhana. Relawan dapat mengisi laporan kedatangan dan penyaluran bantuan setiap beberapa jam. Dengan cara itu, pemerintah dapat memonitor seberapa cepat logistik bergerak di lapangan.
Upaya lain yang mulai diterapkan ialah pemetaan ulang wilayah rawan terisolasi. Dengan pemetaan ini, pemerintah dapat memutuskan kapan harus menggunakan jalur udara, darat, atau kombinasi keduanya untuk mendistribusikan bantuan.
Menunggu Hasil Verifikasi Resmi
Hingga kini, tim gabungan masih menelusuri informasi awal mengenai dugaan 80 ton bantuan hilang. Pemerintah provinsi menargetkan laporan lengkap setelah proses pengecekan selesai di desa-desa yang paling parah terdampak. Masyarakat menantikan hasil verifikasi agar isu tersebut tidak berkembang menjadi fitnah atau kesimpangsiuran.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah akan mengumumkan temuan tersebut secara terbuka. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan menunggu laporan resmi, bukan berspekulasi berdasarkan informasi yang belum teruji.