Gubernur Aceh Ungkap Dugaan Hilangnya 80 Ton Bantuan untuk Korban Banjir di Bener Meriah

duniakreasi.id Muzakir Manaf — yang dikenal dengan panggilan “Mualem” — mengumumkan kabar mengejutkan dalam konferensi pers di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu malam (10/12/2025). Ia menyatakan telah menerima laporan bahwa sekitar 80 ton bantuan logistik untuk korban banjir di wilayah tengah Aceh — terutama di Bener Meriah — diduga tidak sampai ke penerima tujuan.

Menurut Mualem, bantuan dalam jumlah besar itu sudah dilepas dari gudang logistik dan dikirim ke Bener Meriah. Namun ia mendapat informasi bahwa sejumlah besar barang tersebut “tidak pernah sampai ke lokasi sasaran.” Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa distribusi di lapangan tidak berjalan sesuai prosedur: “Distribusi sudah maksimal dari provinsi — tetapi di lapangan, ke tempat sasaran, itu tidak.”

Indikasi Penyimpangan, Pemeriksaan Melibatkan TNI–Polri

Guna menindaklanjuti laporan tersebut, Mualem meminta agar instansi keamanan melakukan investigasi mendalam. Ia menyebut bahwa pihaknya akan meminta bantuan dari Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh untuk menyelidiki apakah benar 80 ton bantuan itu hilang atau disalahgunakan.

Ia memperingatkan bahwa meskipun informasi itu masih bersifat awal — “baru berita burung,” menurutnya — pemerintah tidak boleh membiarkannya berlalu begitu saja. Jika terbukti ada penyimpangan, pihak berwenang harus mengambil tindakan tegas agar bantuan bisa tepat sasaran.

Bener Meriah: Titik Kritis Distribusi

Pemilihan Bener Meriah sebagai titik distribusi bantuan bukan tanpa alasan. Mualem menjelaskan, wilayah itu memiliki akses logistik lebih mudah melalui Bandara Rembele, sehingga memudahkan mobilisasi dari berbagai daerah. Namun, meski distribusi dari provinsi sudah dilakukan, tampaknya problem muncul saat penyaluran di tingkat kabupaten.

Mualem mendesak agar pejabat setempat — termasuk Tagore Abu Bakar sebagai Bupati Bener Meriah — memastikan bahwa pembagian sembako dan bantuan dilakukan secara adil, transparan, dan benar-benar sampai ke tangan warga terdampak bencana. Ia juga meminta warga dan relawan memantau penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Kendala Logistik: Jalan Rusak dan Krisis BBM

Di samping dugaan hilangnya bantuan, Mualem menyebut bahwa kondisi fisik wilayah aceh tengah — termasuk Bener Meriah — memperparah tantangan distribusi. Banyak ruas jalan dan jembatan rusak akibat banjir dan longsor. Kondisi ini membuat pasokan logistik, medis, dan kebutuhan pokok tertunda atau terhambat. Dia menambahkan bahwa pasokan bahan bakar (BBM) pun terbatas, sehingga transportasi distribusi sangat sulit dilakukan.

Situasi itu semakin memperpanjang masa isolasi bagi sejumlah desa. Sebelumnya, sejumlah laporan menyebut bahwa akses jalan ke wilayah tengah Aceh sudah terputus total, membuat banyak warga belum menerima bantuan dasar seperti makanan dan obat.

Respons dan Tekanan Publik

Pernyataan Mualem memicu reaksi berbagai pihak. Sebagian publik menyambut baik keterbukaan gubernur, dengan menilai bahwa transparansi penting untuk memastikan bantuan tidak diselewengkan. Namun sejumlah pihak juga mempertanyakan: bila distribusi resmi sudah “maksimal,” mengapa bantuan bisa hilang dalam jumlah besar?

Sejumlah warga meminta agar penyelidikan cepat dilaksanakan dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Mereka menuntut agar para oknum bertanggung jawab jika terbukti melakukan penyalahgunaan bantuan bencana — terutama di saat ribuan warga sangat membutuhkan logistik.

Sementara itu, pengungsi dan warga terdampak berharap agar distribusi selanjutnya dipastikan tepat sasaran. Mereka menginginkan kejelasan: berapa sebenarnya bantuan yang tiba di lapangan, dan siapa penerimanya.

Bahaya Jika Dugaan Itu Benar

Jika memang 80 ton bantuan hilang, dampaknya bisa fatal. Warga bencana Aceh tengah — yang sudah puluhan hari hidup dalam keterbatasan — akan semakin menderita. Keterlambatan distribusi dapat memperparah kondisi mereka yang terisolasi: kekurangan makanan, obat, air bersih, dan kebutuhan dasar lain.

Kehilangan bantuan juga merusak kepercayaan publik terhadap penyaluran donasi. Banyak donatur mengirim bantuan dengan harapan meringankan penderitaan korban — tetapi bila bantuan itu hilang, maka niat baik bisa sia-sia.

Terlebih lagi, kondisi jalan rusak dan BBM terbatas membuat upaya distribusi tambahan jauh lebih sulit, bahkan berisiko.

Langkah yang Diambil Pemerintah

• Mualem telah meminta investigasi resmi oleh TNI dan Polri untuk memastikan kebenaran laporan hilangnya 80 ton bantuan.
• Pemerintah Provinsi Aceh mendesak pejabat setempat di Bener Meriah dan relawan untuk memastikan distribusi berikutnya dilakukan transparan, adil, dan tercatat.
• Pemerintah menjanjikan audit dan pelacakan bantuan yang sudah dikirim, agar donatur dan warga mendapat kepastian.

Harapan Warga dan Pentingnya Kejelasan

Warga korban banjir di Aceh tengah sangat berharap agar bantuan yang seharusnya disalurkan benar-benar tiba di tangan mereka. Banyak pengungsi yang selama berminggu-minggu hidup dalam keterbatasan logistik — makanan, air bersih, obat — sangat bergantung pada distribusi bantuan.

Kejelasan dan transparansi distribusi menjadi fondasi utama untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jika investigasi menemukan bahwa bantuan hilang karena kelalaian, penyalahgunaan, atau korupsi, maka pihak berwenang harus bertindak tegas.

Di sisi lain, jika bantuan “hilang” karena masalah logistik — misalnya akses jalan terputus, jembatan rusak, atau BBM terbatas — maka pemerintah harus segera memperbaiki infrastruktur dan menjamin distribusi cepat dan aman.

Penutup: Situasi Masih Dinamis

Hingga kini, laporan mengenai 80 ton bantuan hilang masih bersifat awal dan memerlukan verifikasi. Pemerintah Provinsi Aceh bersama aparat keamanan telah mengambil langkah untuk menyelidiki.

Namun realitas di lapangan — akses rusak, isolasi wilayah, kekurangan BBM — menunjukkan distribusi bantuan ke Aceh tengah tetap sulit. Warga terdampak berharap agar kejelasan segera muncul, agar bantuan tidak sekadar berstatus “tersalurkan dari gudang”.

Pemerintah dan masyarakat bersama harus menjaga transparansi dan akuntabilitas agar donasi menjadi manfaat nyata, bukan sekadar data di gudang.