Pemerintah Anggarkan Dana untuk Prioritaskan Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera
Duniakreasi.id – Pemerintah Indonesia mempercepat pemulihan sektor pendidikan di wilayah Sumatera yang dilanda bencana alam pada akhir 2025. Langkah ini mencakup alokasi dana revitalisasi dan bantuan operasional bagi sekolah‑sekolah yang mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor. Strategi tersebut menjadi bagian penting dari kebijakan nasional untuk memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi di tengah kondisi sulit pascabencana.
Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti meskipun fasilitas belajar rusak. Oleh karena itu, prioritas diserahkan kepada sekolah yang mengalami kerusakan berat dan memerlukan penanganan cepat agar proses pembelajaran dapat kembali berjalan normal.
Kerusakan Sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) akhir tahun lalu berdampak besar terhadap infrastruktur pendidikan. Berdasarkan data resmi Kemendikdasmen, total 4.470 sekolah dan satuan pendidikan terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Kerusakan itu berkisar dari rusak ringan hingga rusak berat, sehingga memerlukan penanganan bertahap sesuai tingkat kerusakannya.
Aceh menjadi wilayah yang paling parah dampaknya. Di sana, sebanyak 2.756 sekolah mengalami rusak akibat bencana. Sumut menyusul dengan lebih dari 1.200 sekolah terdampak, sementara di Sumbar tercatat lebih dari 500 sekolah rusak.
Untuk mengatasi masalah ini, Kemendikdasmen membagi status kerusakan dalam tiga kategori. Klasifikasi tersebut membantu pemerintah menyusun prioritas revitalisasi di sekolah yang paling membutuhkan dukungan anggaran.
Dana dan Strategi Pemulihan Sekolah
Untuk mempercepat proses rehabilitasi pendidikan di daerah terdampak, pemerintah memberikan alokasi dana secara langsung kepada sekolah. Setiap sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas yang rusak menerima bantuan operasional sebesar Rp15 juta untuk mempercepat pemulihan awal fasilitas pendidikan.
Selain bantuan operasional, pemerintah juga menyalurkan alat tulis, bahan makanan, dan perlengkapan belajar kepada siswa yang menjadi korban bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi beban keluarga yang terdampak sekaligus memberi semangat kepada siswa agar dapat terus menjalani proses pembelajaran.
Pemerintah pun meluncurkan program revitalisasi sekolah rusak berat dalam anggaran pendidikan nasional 2026. Dalam program ini, sekitar 4.470 sekolah akan mendapatkan perhatian lebih sesuai tingkat kebutuhan masing‑masing sekolah. Tujuan utama program revitalisasi adalah membangun kembali ruang kelas, perpustakaan, fasilitas umum, dan sarana belajar lainnya secara permanen.
Kemendikdasmen Pastikan Kegiatan Belajar Berlanjut
Selain memberikan dana, Kemendikdasmen juga mengeluarkan kebijakan operasional agar proses belajar tetap berjalan baik di wilayah terdampak. Pemerintah menetapkan pembelajaran fleksibel dengan penyesuaian pembelajaran tatap muka, daring, dan kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi sekolah di lokasi bencana.
Sejumlah sekolah yang masih dalam tahap pembersihan atau belum sepenuhnya pulih menggelar kelas darurat menggunakan tenda dan fasilitas sementara. Praktik ini membantu menjaga kontinuitas pembelajaran sambil proses revitalisasi utama berlangsung.
Sementara itu, pemerintah daerah bersama Kemendikdasmen terus mengevaluasi kebutuhan masing‑masing sekolah untuk menetapkan prioritas sesuai urgensi. Hal ini mencakup penyediaan guru tambahan, sarana belajar darurat, hingga pendampingan khusus bagi siswa yang mengalami trauma.
Pemulihan Mental dan Dukungan Psikososial
Pakar pendidikan dan anggota DPR menyerukan agar pemulihan mental siswa mendapatkan perhatian khusus dalam proses ini. Siswa yang mengalami trauma pascagempa atau banjir sering menghadapi tantangan emosional yang menghambat proses belajar mereka. Pemerintah bersama sekolah dituntut untuk menyediakan layanan pendampingan psikologis agar siswa mampu kembali fokus pada pembelajaran mereka.
Pendekatan ini melibatkan guru, orang tua, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa yang terdampak. Dukungan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemulihan pendidikan pascabencana.
Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bersinergi dalam menyelesaikan tantangan pendidikan pascabencana. Pemerintah daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengambil peran besar dalam mempercepat proses pembersihan sekolah, serta pengaturan logistik bantuan di wilayah masing‑masing.
Gubernur dan bupati/walikota setempat bekerja dengan Kemendikdasmen untuk mempercepat rehabilitasi, termasuk menyusun data sekolah yang masih rusak dan memprioritaskan penanganannya. Mereka juga memastikan kebutuhan operasional guru serta fasilitas pendukung pembelajaran lain tidak tertinggal.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa sektor pendidikan harus terus maju meskipun ada tantangan besar seperti bencana alam. Pemerintah ingin memastikan semua siswa dapat kembali belajar dengan aman dan layak di sekolah mereka masing‑masing. Pendekatan ini diharapkan menjadi standar nasional ketika menghadapi bencana serupa di masa depan.
Meskipun banyak sekolah sudah kembali beroperasi, masih terdapat tantangan besar dalam penanganan fasilitas rusak berat dan kebutuhan psikososial siswa. Pemerintah menilai sinergi antara kementerian, pemda, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi hambatan tersebut secara tuntas.
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia mengambil langkah penting untuk memprioritaskan dana revitalisasi sekolah terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus memastikan kegiatan belajar tetap berjalan dalam kondisi sulit. Pendanaan langsung, dukungan logistik, dan kebijakan fleksibel menunjukkan komitmen negara untuk menjamin hak pendidikan bagi generasi muda, bahkan di tengah krisis.