Krisis Lapangan Kerja: Pengangguran Generasi Z di Indonesia Capai 17% — Tantangan & Langkah Mengatasi

Desember 9, 2025 admin

Sekilas

Duniakreasi.id — Tahun 2025 menjadi tahun kritis bagi pasar tenaga kerja Indonesia saat angka pengangguran di kalangan Generasi Z dilaporkan mencapai sekitar 17 persen. Meski tingkat pengangguran nasional sedikit menurun, dari 5,3 % menjadi 4,7 %, menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), perbaikan itu belum cukup untuk menjawab persoalan struktural: yakni rendahnya penyerapan tenaga kerja muda, terutama lulusan sekolah menengah.

Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan penting: mengapa pengangguran di kalangan Gen Z sedemikian tinggi? Apa faktor struktural dan sistemik penyebabnya? Dan strategi apa yang dijalankan untuk mengatasi krisis ini? Artikel berikut membedah data terkini, akar masalah, serta rekomendasi kebijakan dan sektor swasta.

Data Terbaru: Seberapa Besar Masalahnya

Berdasarkan data dari Apindo dan survei terbaru 2025:

Apindo menyebut bahwa pengangguran di kalangan generasi muda telah mencapai 17 persen.
Dari total pengangguran nasional, proporsi penduduk muda (Gen Z) sangat dominan — sejumlah pelaku usaha menyebut 67 persen dari seluruh pengangguran adalah Gen Z usia 15–29 tahun.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa untuk usia 15–24 tahun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai sekitar 16 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
Meskipun secara keseluruhan TPT nasional sempat turun ke 4,7 persen pada 2025, penurunan ini tidak merata terhadap kelompok muda.

Dengan data seperti ini, jelas bahwa krisis ketenagakerjaan tidak merata: sementara beberapa sektor menyerap tenaga kerja, banyak lulusan muda bergulat dengan kesulitan memasuki dunia kerja formal.

Mengapa Generasi Z Sangat Terdampak?

Antrean pencari kerja di Indonesia

Penyebab tingginya pengangguran di kalangan generasi muda adalah kombinasi faktor struktural dan situasional. Berikut beberapa di antaranya:

1. Ketidaksesuaian Kompetensi dan Permintaan Pasar

Menurut Apindo, sebagian besar pengangguran Gen Z adalah lulusan tingkat menengah (SMA/SMK). Mereka memiliki keterampilan umum, tetapi pasar kerja saat ini, terutama di sektor formal dan industri, membutuhkan keterampilan spesifik atau keahlian teknis & vokasional.

Banyak perusahaan mengeluhkan bahwa lulusan muda tidak punya “skill siap kerja” — baik dari sisi teknis maupun soft-skill. Ini membuat mereka sulit bersaing di pasar kerja resmi.

2. Dominasi Pekerjaan Sektor Informal & Rendahnya Penyerapan Sektor Formal

Meski ekonomi terus tumbuh, struktur pasar tenaga kerja Indonesia masih sangat didominasi oleh sektor informal. Apindo menyebut sekitar 60 persen tenaga kerja berada di sektor informal, sementara hanya 40 persen di sektor formal.

Sektor formal — yang relatif menawarkan upah dan jaminan lebih stabil — tidak tumbuh secepat jumlah pencari kerja baru. Hal ini menyebabkan surplus lulusan muda tanpa pekerjaan formal.

3. PHK & Efek Pemutusan Hubungan Kerja

Pada 2025, Apindo mencatat ada 177 ribu kasus PHK yang mengakses klaim Jaminan Hari Tua (JHT), dan mayoritas korban PHK tersebut adalah Generasi Z.

Tekanan efisiensi dari perusahaan — misalnya disebabkan kenaikan upah minimum, stagnasi produktivitas, atau restrukturisasi — mempersempit kesempatan bagi Gen Z untuk mendapatkan pekerjaan formal atau mempertahankan pekerjaan mereka.

4. Demografi dan “Bonus Demografi” yang Belum Dioptimalkan

Generasi Z dan kelompok usia muda lainnya merupakan bagian dari potensi demografi besar Indonesia. Namun, jumlah mereka tidak sebanding dengan peluang kerja yang tersedia, terutama di sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (padat karya).

Tanpa kebijakan pemanfaatan bonus demografi secara optimal — melalui investasi sektor padat karya dan pelatihan vokasional — demografi ini justru berubah menjadi tantangan struktural.

Dampak dari Tingginya Pengangguran Generasi Muda

Tingkat pengangguran Gen Z yang tinggi membawa implikasi luas bagi masyarakat, ekonomi, dan masa depan generasi muda:

Ketidakstabilan ekonomi keluarga — Banyak lulusan muda harus kembali bergantung pada orang tua, menunda rencana hidup mandiri, pernikahan, atau—tergantung ekonomi—terlibat di sektor informal dengan pendapatan tak menentu.
Underemployment & pekerjaan tidak layak — Dengan dominasi sektor informal, banyak Gen Z terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah, jam kerja tidak tetap, dan tanpa jaminan sosial.
Menurunnya semangat dan harapan karier — Kesulitan memasuki dunia kerja dapat merusak motivasi generasi muda, menurunkan produktivitas nasional, dan memicu migrasi (ke luar negeri) atau urbanisasi tanpa perencanaan.
Risiko sosial — Pengangguran jangka panjang bisa berujung pada masalah sosial: kemiskinan, ketidakpastian hidup, tekanan mental, dan peningkatan kerentanan terhadap eksploitasi.

Langkah-Langkah dan Rekomendasi: Apa Kata Apindo & Pakar

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam.

Menghadapi krisis ini, Apindo — bersama pelaku usaha dan pemangku kebijakan — telah menyuarakan sejumlah langkah strategis. Beberapa rekomendasi dan kebijakan yang disorot:

Fokus pada Investasi Padat Karya

Apindo mendorong masuknya investasi di sektor padat karya — industri yang menyerap banyak tenaga kerja dengan keterampilan dasar agar lebih banyak Gen Z terserap ke pasar kerja.

Sektor padat karya cocok untuk menyerap lulusan SMA/SMK yang mungkin belum memiliki keterampilan teknis tinggi — sehingga bisa menekan angka pengangguran muda secara signifikan.

Perkuat Pelatihan Vokasional & Pendidikan Kejuruan

Pakar ketenagakerjaan menekankan perlunya pendidikan kejuruan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri, agar lulusan muda memiliki keahlian yang dibutuhkan pasar.

Penyesuaian kurikulum pendidikan — agar keterampilan yang diajarkan sesuai dengan tren industri — bisa menjadi bagian dari solusi.

Reformasi Pasar Kerja & Regulasi Upah

Apindo menyoroti bahwa penetapan upah minimum perlu memperhitungkan produktivitas, agar perusahaan tetap mampu menyerap tenaga kerja dan melakukan ekspansi. Jika tidak, upah terlalu tinggi bisa mendorong PHK massal, yang justru menambah jumlah pengangguran muda.

Selain itu, perlu ada insentif bagi perusahaan untuk mempekerjakan lulusan muda — misalnya melalui subsidi, pelatihan, atau kemudahan regulasi.

Kolaborasi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Pendidikan

Mengatasi pengangguran Gen Z bukan tugas satu pihak — dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan organisasi pekerja.

Pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan, memperkuat sektor padat karya, dan mendorong pengembangan ekonomi daerah. Dunia usaha dapat menyampaikan kebutuhan keterampilan nyata agar pendidikan dan pelatihan lebih tepat sasaran. Institusi pendidikan dapat mengadaptasi program sesuai pasar.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun banyak strategi telah diidentifikasi, terdapat sejumlah hambatan:

Minimnya koordinasi antara berbagai stakeholder — pemerintah, swasta, dan pendidikan sering berjalan sendiri-sendiri.
Kurangnya insentif jangka panjang bagi perusahaan — banyak perusahaan kecil-menengah sulit mempertahankan angkatan kerja jika mereka harus membayar biaya pelatihan atau meningkatkan upah.
Stigma terhadap sektor informal dan pekerjaan “bukan bergengsi” — banyak lulusan muda menolak pekerjaan informal atau industri padat karya karena dianggap “rendah”, meskipun peluang kerjainya luas.
Kesenjangan geografis & akses pelatihan — di daerah terpencil atau luar Jawa, akses ke pelatihan vokasional atau industri padat karya masih terbatas.

Kenapa Mengatasi Krisis Gen Z Penting untuk Masa Depan Indonesia

Menggantungkan masa depan ekonomi dan sosial Indonesia pada bonus demografi tanpa kesiapan adalah risiko besar. Berikut beberapa alasan mengapa masalah ini mendesak:

Generasi Z merupakan bagian besar dari angkatan kerja produktif, dan potensi mereka akan menentukan produktivitas nasional di 10–20 tahun mendatang.
Penyerapan mereka ke sektor formal atau terampil akan memperkuat basis ekonomi nasional, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Indonesia.
Kegagalan menyerap Gen Z secara layak akan memperpanjang tingginya angka ketimpangan, ketidakpastian ekonomi, dan potensi masalah sosial.

Angka 17 persen pengangguran di kalangan Gen Z bukan sekadar statistik — itu refleksi dari masalah struktural yang dalam: ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri, dominasi sektor informal, PHK akibat kebijakan upah dan efisiensi, serta lemahnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan.

Upaya menurunkan angka ini tidak bisa instan — dibutuhkan strategi jangka panjang: investasi padat karya, pendidikan kejuruan relevan, regulasi fleksibel dan adil, serta kolaborasi multi-pihak. Bila tidak, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi.

Solusi terbaik adalah mengubah tantangan menjadi peluang — dengan menjadikan Generasi Z sebagai ujung tombak produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan Indonesia ke depan.