Prabowo Dorong Pembentukan Badan Pengelola Dana Umat dengan Target Rp 500 Triliun per Tahun

duniakreasi.id — Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya pengelolaan terintegrasi atas dana umat Islam di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi nasional. Dalam pidato yang disampaikan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 7 Februari 2026, Prabowo mengungkapkan rencana pembentukan sebuah badan khusus untuk menghimpun dan mengelola dana umat yang potensinya mencapai Rp 500 triliun per tahun.

Gagasan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa khidmat 2025–2030. Menurutnya, langkah ini bukan semata strategi fiskal, melainkan bagian dari upaya menyatukan ulama dan umaro dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Wacana Baru untuk Kekuatan Ekonomi Umat

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa potensi dana umat sangat besar jika dikelola secara profesional dan akuntabel. Ia merujuk pada laporan yang diterima dari Menteri Agama bahwa berbagai sumber dana umat — seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf — memiliki potensi yang belum terkelola secara optimal. Dengan manajemen yang tepat, jumlahnya dapat mencapai Rp 500 triliun per tahun.

Prabowo juga menekankan bahwa pembentukan badan atau lembaga pengelola ini bertujuan untuk menggabungkan dan memanfaatkan potensi tersebut untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Ia berharap lembaga baru itu dapat memberi dampak langsung pada pemberdayaan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Peran Strategis Ulama dan Umaro

Pidato Presiden juga menyinggung peran dua pilar penting dalam masyarakat, yaitu ulama dan umaro (pemerintah). Prabowo melihat momentum pengukuhan pengurus MUI sebagai simbol bersatunya kedua pihak dalam mencapai tujuan bersama. Ia menilai sinergi tersebut menjadi kunci penting agar rencana besar pengelolaan dana umat dapat benar-benar terealisasi dan bermanfaat luas.

Menurut Prabowo, ketika ulama dan pemimpin pemerintahan berjalan bersama, masyarakat mendapatkan arah yang jelas dalam kehidupan beragama dan ekonomi. Ia berharap sinergi ini akan menjadi kekuatan moral dan ekonomi bangsa ke depan.

Kendala Pengelolaan Dana Umat Saat Ini

Selama ini, berbagai sumber dana umat di Indonesia tersebar di banyak lembaga. Zakat, infak, wakaf, dan sedekah dikelola oleh lembaga yang berbeda tanpa koordinasi yang kuat. Kondisi ini membuat potensi besar tersebut tidak pernah dimaksimalkan secara penuh.

Misalnya, dana wakaf yang menurut evaluasi memiliki peluang besar untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi, selama ini dikelola secara lokal tanpa platform terintegrasi. Hasilnya, kontribusi terhadap pembangunan justru lebih kecil dibandingkan potensi yang tersedia.

Rencana Lembaga Pengelola Dana Umat

Rencana pembentukan lembaga pengelola dana umat tersebut telah mencuri perhatian kalangan pemerintahan dan masyarakat luas. Menurut beberapa laporan, lembaga ini direncanakan bisa berfungsi sebagai pusat koordinasi ekonomi umat yang mencakup lembaga pengelola zakat, wakaf, dan dana sosial lainnya.

Komentar lain menyebutkan, pemerintah bahkan mulai mempersiapkan lahan strategis di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, untuk membangun gedung pusat lembaga tersebut. Gedung baru ini diharapkan menjadi rumah bersama bagi berbagai lembaga Islam seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan badan wakaf, serta organisasi Islam dan MUI.

Gedung setinggi puluhan lantai di jantung ibu kota ini diproyeksikan menjadi pusat administrasi sekaligus kantor pengelola dana umat secara profesional dan transparan. Dengan demikian, pengelolaan dana keagamaan akan lebih terpusat dan efisien.

Tantangan dan Kritik

Meski memiliki potensi besar, gagasan pembentukan lembaga pengelola dana umat juga tidak luput dari tantangan. Pertama, integrasi berbagai lembaga dengan sistem pengelolaan yang berbeda bukan hal yang mudah. Setiap lembaga memiliki aturan internal yang spesifik. Menyatukan semuanya memerlukan strategi yang matang.

Kedua, soal transparansi dan akuntabilitas menjadi sorotan publik. Dana umat sering menjadi isu sensitif karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, lembaga baru ini harus mampu menunjukkan standar pengelolaan yang tinggi agar tidak menimbulkan kekhawatiran publik.

Ketiga, pemanfaatan dana dalam skala besar memerlukan peraturan yang kuat dan pengawasan ketat. Jika badan pengelola tidak dilengkapi payung hukum yang jelas, risiko penyalahgunaan atau tumpang tindih fungsi bisa terjadi.

Peluang bagi Ekonomi dan Sosial

Para pendukung gagasan ini melihat peluang besar bagi perekonomian umat dan nasional. Dana umat yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, usaha mikro, dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Jika dikelola dengan strategi investasi yang terukur, dana umat juga berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi syariah Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin pengelolaan dana umat secara global.

Respons Tokoh Agama dan Masyarakat

Beberapa tokoh agama menyambut baik rencana ini. Mereka menilai wacana tersebut sejalan dengan nilai Islam yang mendorong umat untuk saling berbagi dan membantu mereka yang membutuhkan. Pengelolaan yang profesional akan membantu memaksimalkan manfaat dana umat untuk masyarakat luas.

Namun, ada pula yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat luas dalam pengawasan. Mereka meminta badan pengelola nanti membuka ruang dialog dan transparansi publik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Harapan di Masa Depan

Presiden Prabowo berharap badan pengelola dana umat bisa menjadi instrumen penting dalam pembangunan nasional. Ia yakin dengan dukungan ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah, lembaga itu mampu mendukung kesejahteraan sosial secara signifikan.

Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan bangsa harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya dari sisi politik atau ekonomi makro, tetapi juga kekuatan sosial dan moral yang berakar kuat di komunitas umat.

Kesimpulan

Upaya Presiden Prabowo mendorong pembentukan badan pengelola dana umat dengan target potensi Rp 500 triliun per tahun menghadirkan sebuah gagasan besar dalam perencanaan ekonomi Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, tujuan ini tidak hanya memperkuat sistem ekonomi syariah, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas melalui sumber daya dana umat yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Rencana ini juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan dana umat secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Jika terealisasi, langkah ini dapat menciptakan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang yang signifikan bagi bangsa Indonesia.